(YOGYAKARTA) Akhir-akhir ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) menerima beberapa pengaduan dari perusahaan di wilayah DIY terkait adanya orang yang mengaku petugas dari Disnakertrans DIY yang datang ke perusahaan untuk membagikan buku, stiker, ataupun poster tertentu namun kemudian meminta uang sebagai ganti biaya cetak.
Dari pengaduan salah satu perusahaan, disebutkan ada dua orang yang mengaku sebagai pegawai Disnakertrans DIY mendatangi perusahaan untuk melakukan sosialisasi peraturan perundangan kemudian membagikan buku tertentu namun meminta untuk membayarnya dengan alasan sebagai ganti ongkos cetak, disebutkan pula bila perusahaan tidak mau membayarnya, orang tersebut mengancam akan melakukan tindakan tertentu terhadap perusahaan .
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo, SH., M.Hum. menegaskan bahwa “Disnakertrans DIY hingga saat ini tidak pernah menugaskan pegawai untuk membagikan buku, stiker, ataupun poster tertentu tanpa disertai Surat Penugasan, apalagi meminta perusahaan tersebut untuk membayar dengan sejumlah uang, kalaupun ada kunjungan dari pegawai Disnakertrans DIY, pasti selalu disertai Surat Penugasan dan tidak pernah meminta perusahaan untuk menyerahkan sejumlah uang. Jadi dipastikan apa yang diadukan oleh perusahaan terkait adanya orang yang mengaku petugas dari Disnakertrans DIY yang datang ke berbagai perusahaan untuk membagikan buku, stiker, atau apapun namun kemudian meminta uang adalah salah satu bentuk modus penipuan.” 
Oleh karena itu Bapak Ariyanto Wibowo, SH., M.Hum. menghimbau kepada seluruh perusahaan di DIY untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Disnakertrans DIY dan melaporkan kepada Kepolisian bila mengalami kejadian seperti yang diadukan oleh perusahaan tersebut. Disnakertrans DIY juga mempersilahkan apabila ada perusahaan yang ingin bertanya terkait program ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk dapat menghubungi nomor (0274)885147 atau dapat secara langsung datang ke Kantor Disnakertrans DIY.
  ; (Klik gambar untuk memperbesar)
PEMERINTAH DAERAH DIY
DINAS NAKERTRANS
nakertrans.jogjaprov.go.id
PELAKSANAAN UMK TAHUN 2013 DI DIY
 
« Kembali
Tanggal berita : Rabu, 21 November 2012
Dibaca: 62201 kali


Diberitahukan kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pekerja dan pengusaha bahwa pada tahun 2013 kebijakan pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan  Upah Minimum Kabupaten/ Kota dimana besaran upah minimum di masing-masing Kabupaten/Kota berbeda-beda.

 Berdasarkan Surat Keputusan GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 20 November 2013 berlaku mulai 1 Januari 2013 besaran UMK di DIY adalah sebagai berikut :

  No.  Kabupaten/Kota              Besaran UMK
  1     Kota Yogyakarta              Rp.1.065.247 
  2     Sleman                          Rp. 1.026.181
  3     Bantul                            Rp.   993.484
  4     Kulonprogo                     Rp.   954.339
  5     Gunungkidul                    Rp.   947.114

(SK. GUB  UMK TAHUN 2013... silahkan download di download area website ini)

UMK sebagaimana tersebut di atas merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Ketentuan UMK tersebut berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan serta mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun

Pemberian upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/ serikat pekerja dengan pengusaha secara bipartit

Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan UMK harus mengajukan penangguhan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Disnakertrans DIY paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum diberlakukannya UMK  atau  paling lambat tanggal 20 Desember

SYARAT PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMK

Berdasarkan  Kepmenakertrans RI Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, maka pengusaha yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan dengan ketentuan / syarat-syarat sebagai berikut :

1.  Pengusaha mengajukan surat permohonan penangguhan pelaksanaan UMK ditujukan kepada Gubernur DIY melalui (cq)  Kepala Disnakertrans DIY  Alamat : Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 885036 , (0274) 4462714
2.  Naskah asli Kesepakatan Tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja/ Serikat Pekerja tentang penangguhan upah
3.  Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ( telah diaudit oleh akuntan publik )
4.   Salinan Akta Pendirian Perusahaan
5.   Data upah pekerja menurut jabatan
6.   Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang ditangguhkan upahnya
7.  Perkembangan produksi dan pemasaran 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran 2 (dua) tahun mendatang

Berkas penangguhan UMK dari perusahaan selanjutnya diproses oleh Tim Identifikasi Penangguhan UMK Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari unsur Tripartit ( APINDO, Serikat Pekerja dan Pemerintah ) untuk diteliti apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada.

KEPUTUSAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMK

1.  Ditolak, karena :

-  Berkas tidak lengkap ( tidak memenuhi syarat formil )

- Laporan keuangan 2 tahun terakhir setelah diteliti oleh Tim Penangguhan UMK ternyata menunjukan bahwa perusahaan mampu membayar upah pekerja sesuai UMK

2.      Diterima, dengan syarat/ketentuan :

- Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama atau ;

- Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru atau ;

- Menaikan upah secara bertahap .

KETERANGAN


1.  Jangka waktu penangguhan paling lama 12 bulan
2.  Bagi perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK dan dikabulkan penangguhannya maka Kepala Disnakertrans DIY akan menerbitkan SK Penangguhan Pelaksanaan UMK untuk perusahaan tersebut.

 

Sekian dan terima kasih,

 
Oleh : R. Darmawan, SH
Kasi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Disnakertrans DIY

 ===== S E M O G A  B E R M A N F A A T =====

 
 
 
Daftar Berita
 
# Kemnaker Segera Siapkan Grand Design Kompetensi Tenaga Kerja
  04 Agt 2017 Dibaca: 554 kali
# Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIY Upgrade ISO 9001 : 2015
  31 Jul 2017 Dibaca: 638 kali
# HATI-HATI TERHADAP SEGALA PENIPUAN YANG MENGATAS NAMAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI. YOGYAKARTA
  29 Jul 2017 Dibaca: 1059 kali
# Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan Balai Hiperkes di Kabupaten Gunung Kidul
  28 Jul 2017 Dibaca: 583 kali
# PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK) BLKPP DIY 2017
  28 Jul 2017 Dibaca: 626 kali
# BLKPP JOB FAIR 2017
  21 Jul 2017 Dibaca: 1268 kali
# Pelatihan Praseleksi Persiapan Magang ke Jepang
  17 Jul 2017 Dibaca: 1350 kali
# Program Pemagangan PT. Anwid Graha Kerjasama dengan Disnakertrans DIY
  13 Jul 2017 Dibaca: 1006 kali
# Program Pemagangan Ke Jepang Sudah dibuka Online
  12 Jul 2017 Dibaca: 1119 kali
# Kerjasama antara Disnakertrans DIY dan Solusi247
  12 Jul 2017 Dibaca: 856 kali
Data ke 1-10 dari 413 data.
Hlm : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY
Telp. (0274) 885147   Fax. (0274) 885036