Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY, Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman ; (Klik gambar untuk memperbesar)
PEMERINTAH DAERAH DIY
DINAS NAKERTRANS
nakertrans.jogjaprov.go.id
PELAKSANAAN UMK TAHUN 2013 DI DIY
 
« Kembali
Tanggal berita : Rabu, 21 November 2012
Dibaca: 34686 kali


Diberitahukan kepada masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pekerja dan pengusaha bahwa pada tahun 2013 kebijakan pengupahan di Daerah Istimewa Yogyakarta diberlakukan  Upah Minimum Kabupaten/ Kota dimana besaran upah minimum di masing-masing Kabupaten/Kota berbeda-beda.

 Berdasarkan Surat Keputusan GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 20 November 2013 berlaku mulai 1 Januari 2013 besaran UMK di DIY adalah sebagai berikut :

  No.  Kabupaten/Kota              Besaran UMK
  1     Kota Yogyakarta              Rp.1.065.247 
  2     Sleman                          Rp. 1.026.181
  3     Bantul                            Rp.   993.484
  4     Kulonprogo                     Rp.   954.339
  5     Gunungkidul                    Rp.   947.114

(SK. GUB  UMK TAHUN 2013... silahkan download di download area website ini)

UMK sebagaimana tersebut di atas merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

Ketentuan UMK tersebut berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan serta mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun

Pemberian upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/ serikat pekerja dengan pengusaha secara bipartit

Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMK dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan UMK harus mengajukan penangguhan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Disnakertrans DIY paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum diberlakukannya UMK  atau  paling lambat tanggal 20 Desember

SYARAT PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMK

Berdasarkan  Kepmenakertrans RI Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, maka pengusaha yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan dengan ketentuan / syarat-syarat sebagai berikut :

1.  Pengusaha mengajukan surat permohonan penangguhan pelaksanaan UMK ditujukan kepada Gubernur DIY melalui (cq)  Kepala Disnakertrans DIY  Alamat : Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 885036 , (0274) 4462714
2.  Naskah asli Kesepakatan Tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja/ Serikat Pekerja tentang penangguhan upah
3.  Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ( telah diaudit oleh akuntan publik )
4.   Salinan Akta Pendirian Perusahaan
5.   Data upah pekerja menurut jabatan
6.   Jumlah pekerja seluruhnya dan jumlah pekerja yang ditangguhkan upahnya
7.  Perkembangan produksi dan pemasaran 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran 2 (dua) tahun mendatang

Berkas penangguhan UMK dari perusahaan selanjutnya diproses oleh Tim Identifikasi Penangguhan UMK Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari unsur Tripartit ( APINDO, Serikat Pekerja dan Pemerintah ) untuk diteliti apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada.

KEPUTUSAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMK

1.  Ditolak, karena :

-  Berkas tidak lengkap ( tidak memenuhi syarat formil )

- Laporan keuangan 2 tahun terakhir setelah diteliti oleh Tim Penangguhan UMK ternyata menunjukan bahwa perusahaan mampu membayar upah pekerja sesuai UMK

2.      Diterima, dengan syarat/ketentuan :

- Membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama atau ;

- Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru atau ;

- Menaikan upah secara bertahap .

KETERANGAN


1.  Jangka waktu penangguhan paling lama 12 bulan
2.  Bagi perusahaan yang telah mengajukan penangguhan pelaksanaan UMK dan dikabulkan penangguhannya maka Kepala Disnakertrans DIY akan menerbitkan SK Penangguhan Pelaksanaan UMK untuk perusahaan tersebut.

 

Sekian dan terima kasih,

 
Oleh : R. Darmawan, SH
Kasi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
Disnakertrans DIY

 ===== S E M O G A  B E R M A N F A A T =====

 
 
 
Daftar Berita
 
# Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana (TKS) Calon Tenaga Kerja Sukarela 2015
  27 Jul 2015 Dibaca: 706 kali
# Penyampaian Materi Pelatihan Pembentukan Wirausaha Baru
  27 Jul 2015 Dibaca: 646 kali
# Penyerahan Bantuan Stimulan Pelatihan Pembentukan Wirausaha Baru
  27 Jul 2015 Dibaca: 619 kali
# Pembukaan Pelatihan Pembentukan Wirausaha Baru
  27 Jul 2015 Dibaca: 584 kali
# Penutupan Pelatihan Kerja di BLKPP DIY Berlangsung Meriah
  27 Jul 2015 Dibaca: 600 kali
# Kunjungan Perusahaan oleh Siswa BLKPP DIY
  27 Jul 2015 Dibaca: 574 kali
# Pembentukan sikap disiplin melalui FMD dan Motivasi di BLKPP DIY
  27 Jul 2015 Dibaca: 542 kali
# PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA MENJADI TANTANGAN UTAMA SEKTOR KETENAGAKERJAAN
  27 Jul 2015 Dibaca: 551 kali
# Pelatihan Dasar Umum (PDU) Transmigran
  27 Jul 2015 Dibaca: 557 kali
# Pemantauan Udara Pabrik Briket
  24 Jul 2015 Dibaca: 567 kali
Data ke 1-10 dari 197 data.
Hlm : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY
Telp. (0274) 885147   Fax. (0274) 885036