Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY, Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman ; (Klik gambar untuk memperbesar)
PEMERINTAH DAERAH DIY
DINAS NAKERTRANS
nakertrans.jogjaprov.go.id
 
DAFTAR TULISAN DI BUKU TAMU
« Home
 
1.
Setyo wahyuni (Malangan,Sentolo,Kulon Progo)
Kamis, 24 Jul 2014 10:34:48
Judul : kriteria perusahaan yg wajib memberikan THR
Pesan :
sy mau menanyakan,klo perusahaan CV wajib memberikan THR blm,soalny sy sdh bkrja selama hampir 5th blm prnh mendapatkan THR,mgkin krn lokasi perusahaan kami didesa,mjd slh satu alasan pimpinan kami,memang kami mendapat bungkisan dan pengganti uang makan selama puasa,tp klo THR 1 gaji blm prnh,wlpun masa krja ada yg 5th lebih,mohon dijelaskan kriteria perusahaan yg wajib memberikan THR.terimakasih
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth. Sdri Setyo Wahyuni

Pada dasarnya semua perusahaan wajib memberikan THR Keagamaan kepada para karyawan. Besarnya THR untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih adalah 1 kali upah sebulan, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun diberikan proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali upah 1 bulan. Namun demikian bagi perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak mampu membayar THR maka besarnya THR menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut.
Demikian jawaban kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih.
2.
Joanes Aditya (Cemani Rt.03/Rw.14 Grogol Sukoharjo)
Sabtu, 28 Jun 2014 08:52:31
Judul : Pengaduan Jam Kerja Karyawan di Perusahaan Mu
Pesan :
Selamat siang, saya ingin bertanya pada Bidang Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi perihal peraturan jam kerja karyawan di sektor swasta yang diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Dalam pasal tersebut di atur jam kerja karyawan dalam 1 minggu sebanyak 40 jam kerja dengan asumsi 7jam kerja dalam 1hari selama 6 hari kerja.
Tetapi jam kerja yang saya dapat di Perusahaan Muncul Group Yogyakarta, yakni 8 jam kerja (pkl: 07.55-17.00) selama 5 hari kerja dan 5 jam kerja (pkl: 07.55-13.00) pada hari sabtu. sehingga total 45 jam kerja dalam 1 minggu dan tidak dihitung lembur.
Apakah peraturan jam kerja di Perusahaan Muncul Group melanggar Undang-Undang No.13 tahun 2003?. Mohon penjelasanya. Terima kasih.
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth. Sdr Joanes Aditya
Selamat siang,

Berdasarkan Ps.77 ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu)
minggu untuk 5 lima hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi sektor usaha/pekerjaan tertentu.
4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha/pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri
No. Kep.51/Men/IV/2005 ttg Istirahat Panjang Pada Perusahaan
Tertentu

Perhitungan upah kerja lembur apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja adalah sebagai berikut :
- Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 kali
upah sejam.
- Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar
2 kali upah sejam.
- Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan
atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja 40 jam seminggu
maka perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2
kali upah sejam, jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam,
sedangkan untuk jam kesembilan dan kesepuluh dibayarkan upah lembur
sebesar 4 kali upah sejam.
- Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan
atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja 40 jam
seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 jam pertama
dibayar 2 kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 kali
upah sejam, sedangkan untuk jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4
kali upah sejam.
- Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek,
perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam,
jam keenam dibayar 3 kali upah sejam, sedangkan jam ketujuh dan
kedelapan dibayar 4 kali upah sejam.

Cara menghitung upah lembur adalah berdasarkan upah bulanan,
sedangkan cara menghitung upah sejam adalah dengan hitungan 1/173
kali upah sebulan (Ps.8 Kep.102/Men/VI/2004).

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur.(Ps.78 ayat 2 UU No.13 Th 2003).

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi wajib membayar upah kerja lembur.(Ps.85 ayat 3 UU No.13 Th 2003).

Pengusaha yang tidak membayar upah lembur kepada pekerja yang melakukan kerja lembur dapat terkena sanksi pidana dan/atau sanksi denda.

Berdasarkan Pasal 187 ayat 1 dan 2 UU No. 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa :
1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1
(satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)dan paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak
pidana pelanggaran.

Pengecualian Upah Lembur

Bagi pekerja yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu.
Yang dimaksud dalam golongan jabatan tertentu adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana,pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak berhak atas upah kerja lembur dengan ketentuan karena mendapat upah yang lebih tinggi (Ps.4 ayat 2 dan ayat 3 Kep.102/Men/VI/2004).

Di perusahaan Saudara menerapkan 5 hari kerja sehingga jam kerja per hari adalah 8 jam. Sedangkan pada hari sabtu dihitung 5 jam hal itu
apakah sudah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja atau belum ? jika sudah ada Perjanjian Kerjanya maka sebaiknya dirundingkan kembali dengan pengusaha, agar dapat diubah sesuai aturan yang berlaku namun apabila tidak mau maka Saudara dapat mengadukannya ke pegawai Mediator Disnakertrans di wilayah kerja Saudara.

Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.
3.
Fardin Laia, S.IP (Jl. Timoho 317 Yogyakarta)
Senin, 23 Jun 2014 18:25:30
Judul : Mengurus Kartu Kuning/AK
Pesan :
Kepada :
Yth. Bpk/ibu Pegawai Disnakertrans DIY

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan rencana saya mengurus Kartu Kuning/AK di Disnakertrans DIY yang digunakan untuk melamar pekerjaan, namun KTP dan Kartu Keluarga masih domisili Nias, Sumatera Utara. Untuk itu, apakah memungkinkan saya bisa mengurusnya Disnakertrans DIY dengan membawa Kartu Identitas Penduduk Musiman Domisili Jogja atau Hanya dengan Membawa KTP domisili ? mohon pencerahannya.
Demikian, Salam .........!!!
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth. Fardin Laia, S.IP
Karena AK/Kartu kuning sekarang sudah online dan bersifat nasional maka saudara bisa mencetak di mana saja asalkan membawa persyaratan yaitu kartu identitas penduduk musiman domisili setempat, foto dan fotocopy ijazah terakhir ke dinas tenaga kerja kabupaten/kota setempat.
silahkan datang ke kabupaten/kota di mana anda berdomisili untuk mendapatkan pengesahan dari pengantar kerja.
terima kasih.
4.
fitriana (jalan magelang km 6 belakan JCM)
Rabu, 18 Des 2013 20:30:36
Judul : tidak ada uang pesangin
Pesan :
saya pernah bekerja di PT defasindo kreasi prima sebagai SPG . kemudian saya mengundurkan diri, namaun saat saya menagih gaji terakhir saya beserta tabungan saya perusahaan tidak segera memberikannya dan selalu menunda nunda sampai 3 bulan. bagaimana pak/bu solusinya, padahal saya rutin menagihnya namun perusahaan tiap pada tanggal yang dijanjikan selalu ingkar.
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth. Sdri Fitriana
Kami sarankan Sdri menghubungi pegawai Mediator Ketenagakerjaan sesuai domisili perusahaan berada, agar segera ditindaklanjuti. Perlu diketahui pula bahwa berdasarkan Ps. 162 UU 13/2003 untuk pengunduran diri tidak mendapat pesangon, tetapi untuk gaji terakhir tetap harus diberikan.
5.
ARI BUNTARI (BANTULAN JANTI NO26 RT01 RW01 CT DEPOK)
Rabu, 18 Des 2013 09:13:03
Judul : STRUKTUR/FORM GAJI & SOSIALISASI GAJI
Pesan :
Assalamu'alaikum wr.wb.
Kami mewakili teman2, ingin menanyakan pos penggajian yang pasti itu seperti apa? Karena selama ini di KOPMA UIN SUNAN KALIJAGA belum pernah gaji TETAP/PENERIMAAN TETAP memenuhi atau mencapai UMP.
Kemarin Senin 16 Desember 2013 sosialisasi gaji u 2014, hanya dipanggil Kepala Divisi saja,dan sejak gempa bumi jogja SELALU dibawah UMP, alasannya belum mampu sebenarnya mampu hanya saja belum pernah dicoba. terus bagi karyawan yang TIDAK menyetujui agar bertemu dengan Personalia gak tau maksudnya apa?KAMI sering menghadirkan dr Depnaker Sleman tp selalu pihak karyawan yang harus selalu menerima apa adanya keputusan tsb. mohon saran dr disnakertrasn DIY.
terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth. Sdr. Ari Buntari
Walaikum Salam
Bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mampu membayar upah pekerja sesuai UMK dapat mengajukan penangguhan, namun batas waktu penangguhan sudah berakhir pada 20 Desember 2013 kemarin. Saran kami untuk pembayaran upah pekerja berdasarkan kesepakatan bipartit antara pekerja dan pengusaha dengan besaran upah menyesuaikan kemampuan keuangan perusahaan. Pengusaha harus jujur dalam memberikan laporan keuangannya sehingga dapat diterima pekerja dan tidak merugikan pekerja, sekian terima kasih.
6.
adi (sleman)
Minggu, 20 Okt 2013 01:40:19
Judul : aduan hak karyawan
Pesan :
Saudara Saya bekerja di pt vads perusahaan ini ourtsoursing dan didalamny juga ada ourtsoursing l agi yg sering dsbt sbg vendor .. saudara saya sbg callcenter xl dibawahi ourtsoursing pt vads dan dibawahi lagi oleh ourtsoursing mph.. apakah ini dibenarkan 1 karyawan dibawahi 2 ourtsorsing .. dan lagi di dlm pt vads ada 2 perusahaan yg di jadikan satu kantor apakah ini tidak ada ke privasian perusahaan tersebut.. dan lagi apakah benar pkerja wanita hamil.saat melahirkan tidak dibiayai oleh perusahaan tsb. Karena bkerja sbg callcenter xl ini di pt vads tidak ada biaya untuk melahirkan meskipun sudah bkerja 3 thn lamany.. dan masih bnyak lagi yg janggal dlm pekerjaaan ini..
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth : Sdr. Adi
Kami sarankan Saudara untuk menghubungi pegawai perantara hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di wilayah perusahaan Saudara berada / sesuai kewenangannya, agar dimediasi untuk penyelesaian masalah. Demikian saran kami, semoga dapat membantu.
7.
Tri widodo (jamusan bokoharjo prambanan sleman)
Rabu, 25 Sep 2013 17:30:15
Judul : tanya gaji di PT LION MENTARI AIRLINES
Pesan :
kpd yth disnakertrans DIY.
saat ni saya bekerja di Lion Air soekarno hatta. pgen bs tinggal bersama keluarga di kampung permasalahannya saya tdk tau gaji di Jogja. mhon info ny
Disnakertrans DIY :
Kapada Yth : Tri Widodo
Permasalahan gaji, merupakan kebijakan dari perusahaan masing-masing (Jenjang karir dan Kemampuan Perusahaan), pada tahun 2013 diterapkan Upah minimum Kota Yk : Rp. 1.065.247, Sleman : Rp. 1.026.181, Bantul :Rp. 993.484, Kulonprogo : Rp. 954.339 dan Gunungkidul Rp.947.114
Demikian. Terimakasih
8.
Dewi Widya (Condongcatur)
Senin, 2 Sep 2013 14:15:35
Judul : pembuatan ak1 online
Pesan :
Dengan hormat,
Saya asli dari kebumen dan KTP juga kebumen, namun tinggal di jogja, apabila saya sudah melakukan pengisian data untuk pembuatan kartu AK1 secara online pada alamat http://infokerja.depnakertrans.go.id apakah pencetakan kartu AK1 bisa dilakukan di jogja? atau saya harus melakukan pencetakan di kebumen? mohon infonya, terima kasih
Hormat saya,
Dewi widya
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth : Mb. Dewi
Untuk pencetakan Kartu kuning dari luar Daerah, harus melengkapi dengan surat keterangan domisili.
Demikian terimakasih
9.
Galih (Kalimati Kalasan)
Selasa, 13 Agt 2013 21:59:19
Judul : Pengajuan Bantuan Alat Kerja LPK
Pesan :
Dengan hormat,
Saat ini saya dan sepupu saya sedang merintis membangun LPK. Tempat, sarana, dan berbagai macam hal yang mendukung pengembangan LPK kami biayai bersama (modal sendiri). Saat ini, kami sudah memiliki beberapa calon tenaga kerja yang sudah memiliki kemampuan menggunakan peralatan las pabrik. Kami juga sudah melakukan kunjungan ke pabrik-pabrik di Jepang, dan hasilnya LPK kami akan disurvei oleh pihak perwakilan pabrik yang ada di Jepang untuk dilakukan uji praktek dan kompetensi yang bertujuan apakah LPK kami layak mengirimkan tenaga kerja ke sana. Permasalahnnya saat ini, kami tidak mempunyai beberapa alat las yang sesuai dengan standart industri di Jepang, mengingat keterbatasan modal kami, apakah ada bantuan dana atau hibah alat las untuk LPK kami? Jika ada, bagaimana cara pengajuannya? Mohon penjelasannya.
Terima Kasih.
Disnakertrans DIY :
Kepada Yth : Bpk. Galih
Untuk pengajuan permohonan bantuan peralatan pelatihan silahkan membuat proposal dan diajukan ke Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Latihan Kerja, Dirjen. Binalattas Kemenakertrans RI. Di tingkat Pemda DIY belum ada bantuan peralatan pelatihan.
Demikian Terimakasih
10.
Rino Wijaya (Tegal Lempuyangan DN 3 no 84 Yogyakarta)
Rabu, 24 Jul 2013 10:49:41
Judul : Mohon Informasi Lengkap
Pesan :
Mohon informasi tentang Ijin Operasi Lembaga Pelatihan Ketrampilan khususnya untuk wilayah Kota Yogyakarta.
Terim kasih
Disnakertrans DIY :
Perijinan ada dua yaitu perijinan pendirian lembaga dan perijian pelatihannya Untuk lebih jelasnya pelayanan Ijin Operasi Lembaga Pelatihan Ketrampilan khusunya wilayah kota dapat menghubungi pelayanan Satu Atap Kota yogyakarta, komplek balaikota timoho Yogyakarta.
Demikian teriamakasih

Menampilkan data ke 1-10 dari 62 data.
Halaman 1 2 3 4 5 6 7 »

MENULIS KE BUKU TAMU
 
:
:
:
:
:
Verifikasi *:
 

*) : Harus diisi




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
Jl. Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY
Telp. (0274) 885147   Fax. (0274) 885036